DPD IMM RIAU DESAK BONGKAR KORUPSI SPPD FIKTIF, JANGAN BIARKAN HUKUM DIKENDALIKAN POLITIK

transparan, objektif, dan bebas dari intervensi politik mana pun.

Ketua Umum DPD IMM Riau menegaskan jika dalam waktu dekat proses hukum atas kasus ini tetap berjalan di tempat, maka DPD IMM Riau dengan tegas meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan perkara ini. KPK harus hadir untuk memastikan bahwa kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah ini tidak berakhir menjadi lelucon hukum semata. Jangan biarkan institusi hukum kehilangan wibawa di mata rakyat.

Direktur Posbakum DPD IMM, Yan Ardiyansyah melihat Kasus ini bukan sekadar urusan oknum. Ini soal rusaknya sistem tata kelola pemerintahan yang membuka ruang bagi korupsi berjamaah. Oleh sebab itu, IMM Riau menuntut adanya pembenahan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran daerah, baik oleh Pemprov Riau, DPRD, maupun seluruh lembaga terkait. Jangan sampai korupsi menjadi budaya yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Alpin Jarkasi Husein menyampaikan, Kita masyarakat Riau tidak ingin Riau dikenal sebagai tanah kaya yang kotor oleh