Defisit 1,76 T, Cipayung Plus Riau dan KNPI Riau Desak DPRD Riau Bentuk Pansus

ini, kepercayaan itu nyaris habis.

Ketua Umum DPD IMM Riau menolak menormalisasi kegagalan ini. Sebab yang dikorbankan bukan angka-angka di neraca keuangan, tapi rakyat yang jalan desanya tak selesai, sekolahnya tak direnovasi, puskesmasnya kekurangan alat, dan ekonominya stagnan.

Bahwa defisit ini akan menjadi beban berat bagi APBD Riau 2025 dan sangat mungkin menghambat pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur jalan, pelayanan pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pemulihan ekonomi daerah. Maka dari itu, DPRD Provinsi Riau harus mengambil langkah politik dan kelembagaan yang tegas dan bertanggung jawab, bukan justru bersikap pasif dan hanya sibuk mengurus pokok-pokok pikiran semata.

Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasi Husein, menekankan bahwa,

“Pansus DPRD provinsi Riau yang dibentuk, harus melakukan penyelidikan dan investigasi secara transparan, akuntabilitas dan melibatkan partisipasi publik.”

Cipayung Plus Riau KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, Himapersis dalam keterangan bersama menegaskan bahwa DPRD tidak boleh tinggal diam dan hanya menjadi lembaga stempel. “Kami mendesak DPRD Provinsi