-
Muhammad Abrar
- 25 Jun 2025
Pekanbaru, - Gabungan elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau serta sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya melaksanakan diskusi untuk mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri dan menginvestigasi defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024,pada Rabu (25/06/2025).
DPD IMM Riau menilai, angka defisit yang begitu besar ini bukan sekadar kesalahan administratif atau teknis perencanaan, tetapi bisa menjadi indikasi dari lemahnya pengawasan, buruknya perencanaan anggaran, serta potensi adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Terlebih, LHP BPK RI juga menyoroti sejumlah belanja daerah yang tidak efisien serta tumpang tindih anggaran yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.
Ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah kebobrokan struktural. Ketika belanja daerah tumpang tindih, ketika efisiensi diabaikan, ketika perencanaan sekadar formalitas dan realisasi anggaran dibiarkan liar, yang lahir bukan hanya defisit—tapi kehancuran kepercayaan publik. Dan hari